Bukan Sekadar Nama, Subandi Titip Forum CSR untuk Atasi Pengangguran Sidoarjo

Sidoarjo, OALA.id – Sidoarjo punya sekitar 6.000 perusahaan. Tapi angka pengangguran di daerah ini masih tinggi. Kontras itulah yang coba dijawab Bupati Subandi lewat Forum CSR.

Forum itu dibentuk sebagai mekanisme satu pintu dalam penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan. Audiensinya dihadiri jajaran pejabat daerah, BUMN, BUMD, hingga perusahaan swasta yang beroperasi di Sidoarjo.

Tujuannya: meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan sinkronisasi program pembangunan daerah.

Penguatan CSR, kata Subandi, menjadi kebutuhan penting di tengah pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Daerah harus membuka sumber pembiayaan alternatif di luar APBD.

“Tentunya, kontribusi dunia usaha akan mendukung pembangunan daerah. Mulai infrastruktur, penanganan persoalan sosial dan lingkungan, hingga pendidikan,” kata Subandi di Ruang Transit Pendopo Delta Wibawa, Senin (26/10/2026).

Subandi menyampaikan apresiasi kepada perusahaan yang selama ini berkontribusi. Potensi CSR, menurutnya, bisa mempercepat pembangunan dan menjawab kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan CSR, perlu diselaraskan dengan program pemerintah daerah, termasuk infrastruktur. Koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air perlu diperkuat.

Pembagian peran juga harus dirumuskan jelas. Skema yang diusulkan Subandi: 70 persen dari pemerintah, 30 persen dari CSR, masih untuk dibahas dan disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan masing-masing pihak.

“Jangan sampai programnya berjalan sendiri-sendiri. Kita rumuskan bersama agar kontribusi CSR tepat sasaran, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.

Soal ketenagakerjaan, Subandi menyoroti tingginya angka pengangguran. Perusahaan diharapkan memberi kesempatan kerja kepada warga lokal, sesuai kebutuhan tenaga kerja dan ketentuan yang berlaku.

“Komunikasi dengan perusahaan harus terus dibangun. Kita ingin masyarakat Sidoarjo juga mendapatkan kesempatan bekerja di daerahnya sendiri,” ujarnya.

Forum CSR juga diharapkan membahas penataan wilayah yang selaras dengan rencana tata ruang dan masterplan daerah. Penempatan kawasan industri, infrastruktur, hingga kualitas pelayanan perlu direncanakan terpadu.

“Saya titip. Dengan adanya Forum CSR ini, kegiatannya harus benar-benar berjalan, bukan hanya sebatas nama. Apa pun programnya perlu dikoordinasikan melalui satu pintu supaya jelas arah dan manfaatnya,” pesannya.

Ketua Forum CSR Herti menyampaikan forum dibentuk untuk memperkuat kontribusi dunia industri dalam pembangunan Sidoarjo, dengan tata kelola CSR yang lebih baik dan sesuai regulasi.

“Kami berharap penguatan dunia usaha dan pemerintah daerah semakin efektif sehingga program CSR tidak hanya menjadi bentuk tanggung jawab perusahaan, tetapi juga bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sidoarjo,” harapnya.

Yang Perlu Kamu Tahu:

• CSR adalah tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat sekitar.
• Forum CSR Sidoarjo menjadi satu pintu penyaluran dan pelaporan bantuan perusahaan.
• Skema 70:30 (pemerintah:CSR) masih usulan, belum keputusan final.
• TKD adalah dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah; pengurangannya membuat daerah mencari pembiayaan alternatif.

Forumnya sudah ada, pesannya sudah dititip. Kini warga menunggu bukti: lowongan untuk warga lokal, dan program yang berjalan — bukan sekadar nama.