Keadministrasian versus Keadministrasian, Bukan Pemidanaan, Ririn Diadili Gara-gara Grup WA

Surabaya, OALA.id – Tiga pengusaha sudah divonis. Hari ini, giliran perempuan yang menandatangani dokumennya yang duduk di kursi terdakwa.

Ririn Aprilia diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 29 Oktober 2026. Ia mantan Pejabat Pembuat Komitmen pengadaan lampu hias taman Kota Probolinggo.

Sidang berlangsung di Ruang Chandra. Majelis dipimpin Hakim Ketua Ferdinand Marcus Leander, didampingi Abdul Gani dan Pultoni.

Perkara ini terdaftar Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2026/PN Sby. Jaksa dari Kejari Kota Probolinggo mendakwa Ririn dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor.

Nilai proyeknya Rp1,13 miliar. Kerugian negara versi audit BPKP: Rp306 juta. Modusnya, menurut dakwaan, persekongkolan tiga perusahaan dan pengalihan pekerjaan ke pihak ketiga.

Tiga terdakwa klaster swasta sudah divonis pada 20 Agustus 2026. Mas’ud Yunasa dan Basiran masing-masing 1 tahun 6 bulan. Dzulian Zhidan Nassa Pratama 1 tahun.

Mereka juga dibebani denda Rp10 juta dan uang pengganti yang totalnya Rp306.050.004. Jaksa menyatakan banding atas putusan itu.

Ririn adalah klaster berikutnya, klaster birokrasi. Dan di sidang pemeriksaannya, jaksa masih berkutat pada satu hal: grup WhatsApp.

Menurut penasihat hukumnya, Supolo, jaksa berulang kali menanyakan kliennya yang dimasukkan dan keluar dari grup WhatsApp sebanyak dua kali.

Padahal, kata Supolo, fakta persidangan dari semua saksi sudah jelas: Ririn tidak berkeinginan masuk grup itu, dan selama di dalamnya ia pasif.

Menurut Supolo, di sidang klaster swasta sebelumnya, fakta yang terungkap menyebut Mas’ud Yunasa yang berupaya memasukkan Ririn ke grup untuk koordinasi.

Ririn disebut pasif dan tidak menanggapi ajakan itu.

Ririn sendiri mengaku dimasukkan ke grup itu tiba-tiba, tanpa ia minta. Ia bertahan di sana karena ingin belajar e-purchasing, sistem yang saat itu masih baru baginya.

Ia mengaku tidak pernah menjanjikan apa pun kepada penyedia dan tidak pernah menawar-nawar. Ia tahu batasnya sebagai PPK.

Di Probolinggo, Ririn dikenal sebagai PPK yang tegas. Pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi ia suruh bongkar, sekalipun progresnya sudah 100 persen.

Ia mengaku pernah dijuluki “PPK kejam” oleh jaksa yang mendampinginya.

Proyek lampu hias itu sendiri adalah proyek prioritas Wali Kota. Tujuannya mempercantik Kota Probolinggo, bagian dari visi kepala daerah saat itu.

Ririn mengaku bekerja dengan pendampingan Kejaksaan dan audit probity serta audit kepatuhan Inspektorat. Temuan audit, katanya, sudah diperbaiki.

Awal Januari 2024, BPK mengaudit pengadaan itu. Hasilnya, menurut Ririn, tidak ada temuan. Ia kemudian dipanggil sebagai saksi, lalu menjadi terdakwa.

Ia mengaku sangat kaget. Ia merasa selalu berpedoman pada peraturan, di sistem yang baru pertama kali ia jalankan.

“Saya sangat kaget, karena sebagai PPK kami selalu berusaha berpedoman pada peraturan yang ada,” kata Ririn.

Di sinilah pembelaan Supolo berdiri. Secara etik pengadaan, soal grup WhatsApp itu diakui. Tetapi etik bukan pidana, kata dia.

“Keadministrasian mestinya versus keadministrasian, bukan pemidanaan,” kata Supolo.

Pertanyaan jaksa, menurut Supolo, bersifat administratif. Pelanggaran administratif dijawab dengan sanksi administratif, bukan dengan tuntutan pidana.

Ririn juga membantah niat memperkaya diri atau orang lain. Tujuannya, kata dia, hanya satu, pengadaan berjalan baik, berfungsi, dan tepat mutu.

Ia membantah menerima intervensi. Nomor kontak penyedia dari atasannya, kata dia, hanya referensi, bukan perintah untuk memilih.

Ia juga membantah tahu bahwa dua nama di balik perusahaan itu berasal dari perusahaan berbeda.

Pelaksana proyek adalah PT Greenciti Teknologi, yang direkturnya sudah divonis.

Soal dua penyedia, Ririn menjelaskan, katalog penyedia pertama tidak memiliki model lampu kating yang ia cari. Ia membuka katalog berikutnya yang memilikinya.

Harga perkiraan sendiri disusun 1 Maret 2023, dari survei harga Februari hingga Maret. Ketentuan 28 hari sebelum pemilihan, kata dia, dipenuhi.

Argumen pembelaan itu masih harus diuji. Ririn belum terbukti bersalah, dan putusan ada di tangan majelis.

Pekerjaan itu selesai dan lampunya terpasang. Yang masih gelap, batas antara salah administrasi dan tindak pidana.