ATM Pinjaman, Fee 20 Persen, dan Pengakuan di Sidang, Hibah Pokir Jatim Tertinggi se-Indonesia

OALA.id – Rekening bank itu atas nama seorang istri. Uang yang mengalir di dalamnya, menurut jaksa, bukan urusan istrinya.

Ratusan juta rupiah keluar dari rekening itu, menuju satu nama, Bagus Wahyudyono, staf Anwar Sadad.

Kamis (29/10/2026), di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua, Ernawati Anwar, menanyai si istri habis-habisan. Kartu ATM-nya dipinjam suaminya, dan suaminya pula yang mengisi rekening itu.

“Suami istri kok dipinjami rekening, enggak nanya-nanya itu ya. Apalagi ATM dipinjam, ya,” tanya Agus Kasiyanto, Hakim Anggota.

Saksi itu bernama Zaidatur Rizqiyah, istri terdakwa Ahmad Yahya. Ia mengaku tidak tahu dari mana uang itu berasal. Suaminya, kata dia, hanya seorang pengajar. Dari kartu ATM itu, ia kadang menerima uang belanja.

Sementara transfer demi transfer berjalan ke rekening Bagus Wahyudyono. Yang disorot jaksa, Rp20 juta pada 29 Juni, Rp200 juta pada 25 Juli, dan Rp22,5 juta pada 26 Juli 2019. Setoran tunai berulang senilai Rp5 juta atas nama Zaidatur juga tercatat masuk ke rekening itu.

Menurut JPU, rekening itu juga terkait keterangan saksi Saifuddin. Dalam BAP nomor 14, Saifuddin menyebut menarik uang dari Bank Jatim lalu menyerahkannya kepada istri Ahmad Yahya.

Rekening pinjaman itu hanya satu potong kecil dari gambar yang jauh lebih besar. Gambar itu dibuka saksi Ikmal Putra dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur.

Di hadapan majelis, jaksa menunjukkan dokumen rekomendasi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. “Disarankan proporsi maksimal belanja hibah pokir adalah 10% dari PAD,” tandas JPU KPK. Kenyataannya, belanja hibah pokir Jawa Timur mencapai 13,31 persen dari PAD.

“Artinya, memang di Provinsi Jawa Timur untuk alokasi dana hibah pokir tertinggi di Indonesia, betul?,” tukas JPU KPK lagi.

“Betul,” jawab Ikmal. Dia menjelaskan angka itu dihitung dari target pendapatan asli daerah.

Jaksa KPK membeberkan temuan datanya. Pada 2020, proporsinya melonjak hingga 18,2 persen. Pada 2021 sebesar 11,6 persen, dan pada 2022 sebesar 11,7 persen. Baru pada 2023, angkanya turun di bawah 10 persen.

Ikmal membenarkan penurunan itu berkaitan dengan tertangkapnya Anwar Sadad.

Nilai pokok pikiran (Pokir) itu sendiri tidak kecil. Pada 2019, nilainya Rp2,1 triliun. Pada 2020, Rp2,8 triliun.

Pada 2021 sebesar Rp1,9 triliun, pada 2022 sebesar Rp2,1 triliun, dan pada 2023 sebesar Rp1,5 triliun.

Ikmal juga menjelaskan alur penginputan usulan ke sistem SIPD. Sistem itu aktif sejak 2021. Sebelumnya, pengusulan berjalan manual.

Bappeda memverifikasi usulan, lalu perangkat daerah bisa menurunkan angkanya.

Ikmal bukan satu-satunya pejabat yang dihadirkan JPU KPK.

Di antara 16 saksi itu, tercantum nama Baju Trihaksoro, yang disebut sebagai mantan Kepala Dinas PU Sumber Daya Air.

Keterangannya tidak muncul dalam transkrip yang diterima OALA.id, sehingga tidak ada kutipan darinya dalam berita ini. Lalu, bagaimana uang itu bergerak dari meja anggaran ke lapangan?

Jawabannya dibacakan dari berita acara pemeriksaan seorang saksi yang ditampilkan di layar sidang.

“…ada komitmen fee sebesar 15% s.d 20% bila para Pokmas akan mendapatkan realisasi dari dana hibah melalui aspirator Sdr. ANWAR SADAD.”

“Uang tersebut nantinya akan diberikan kepada ANWAR SADAD sebagai biaya pengurusan dana hibah tersebut.”

“Para Pokmas memberikan fee (uang) yang diminta oleh Sdr. MOH. MAHRUS secara tunai dengan diantarkan langsung ke rumah MOH. MAHRUS.”

Saksi itu mengaku mendampingi penyerahan tersebut. “Saya tidak ingat lagi tanggal penyerahan uang-uang tersebut,” jawabnya.

Dalam BAP yang sama, saksi menguraikan lima skema alokasi.

Ada skema komandan, skema Komunitas Probolinggo, skema Komunitas Pasuruan, skema korcam, dan skema reguler.

Pada skema korcam, Anwar Sadad disebut tidak menarik fee. Fee 15 hingga 20 persen disebut untuk tim pemenangan.

Mekanismenya bermula dari reses Anwar Sadad. Setiap kecamatan disebut bisa mengusulkan dana hibah Rp100 juta hingga Rp200 juta.

Tim pemenangan dan struktur partai mengajukan daftar usulan kepada Anwar Sadad atau Bagus.

Korcam dan struktur partai menyiapkan proposal, RAB, revisi, hingga laporan pertanggungjawaban.

“Proposal tersebut kemudian akan dibawa ke Gedung Serbaguna milik Sdr. MAHRUS untuk direkap dan dimasukkan ke SIPD.”

Dari sana, proposal dibawa ke Surabaya atau dikumpulkan di Graha Komunitas atau Graha Anwar Sadad.

Saksi yang sama mengaku menerima alokasi Rp600 juta pada APBD 2021, Rp500 juta pada APBD Perubahan 2021, dan Rp350 juta pada APBD 2020. Ia baru mengingatnya setelah penyidik menunjukkan berkas rincian.

Di ujung rantai itu ada wajah-wajah Pokmas.

Seorang kepala madrasah dari Paiton, Probolinggo, mengurus proposal pembangunan ruang kelas baru senilai Rp1 miliar.

“Setelah proposal selesai, lalu diserahkan kepada Kyai MAHRUS.” Ia menandatangani NPHD di Surabaya. Sekitar 2021, ia diberitahu dana sudah cair.

Keesokan harinya, ia mengambil Rp1 miliar di Bank Jatim Cabang Kraksaan bersama bendahara madrasahnya.

Saksi lain, Nurus Sakdiyah, kepala Raudlatul Athfal, menerima Rp300 juta. Ia mengaku menyerahkan uang itu ke yayasannya dan tidak mengenal Ahmad Yahya.

Soal CV yang mengerjakan rehabilitasi sekolahnya, ia mengaku tidak tahu.

Di kursi terdakwa, bantahan bermunculan.

Moch. Mahrus Ali membantah proposal direkap di Gedung Serbagunanya pada 2019 hingga 2020.

Gedung itu, katanya, baru digunakan pada 2023, dan ia tidak memiliki akses menginput SIPD.

Ia juga membantah menjadi bendahara DPC Partai Berkarya Probolinggo pada 2019 hingga 2024. Jabatan itu, katanya, baru diembannya sejak Februari 2023.

Ahmad Yahya membantah pernah menawarkan program kepada saksi Ruba’i dan Ismail.

Mereka, katanya, adalah tim Anwar Sadad di desa yang menagih janji politik sang mantan wakil ketua dewan. Perkara ini menyeret empat terdakwa sebagai pemberi suap.

Menurut dakwaan JPU KPK, mereka menyetor total Rp22,27 miliar kepada Anwar Sadad.

Mahrus Ali didakwa menyetor Rp12,217 miliar, M. Fathullah Rp4,3 miliar, Achmad Yahya Rp2,97 miliar, dan RA Wahid Ruslan Rp2,8 miliar.

Jeratan pasalnya, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 Undang-Undang Tipikor.

Satu kartu ATM yang dipinjam suami. Satu angka 13,31 persen yang dibenarkan di depan hakim.

Di antara keduanya, terbentang pertanyaan yang belum terjawab, berapa banyak rekening pinjaman lain yang belum pernah disebut di ruang sidang itu?