Disumpah di Pendopo Tulungagung, Rp650 Juta Berpindah dalam Tas Kertas

OALA.id – Rp650 juta berpindah tangan dalam tas kertas. Dua kali, di dua tempat yang berbeda, dan selalu lewat orang yang sama. Cerita itu dibuka Erwin Novianto di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa, 27 Oktober 2026, dalam perkara mantan Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo.

Erwin adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung. Gatut didakwa jaksa KPK dalam perkara dugaan pemerasan dan gratifikasi, yang terbongkar lewat operasi tangkap tangan pada April 2026.

Sebelum cerita uang itu dibuka, ada satu adegan yang lebih dulu disampaikan Erwin. Seorang sekretaris dinas berdiri di pendopo. Di hadapannya, seorang bupati memintanya bersumpah. Sumpah itu, menurut berkas yang dibacakan jaksa, disaksikan oleh penunggu pendopo yang tak terlihat. Isinya, loyal dan patuh tegak lurus kepada Bupati. Erwin mengaku menjawabnya dengan satu kata, iya.

Penyerahan pertama terjadi pada April 2025, saat open house di rumah pribadi Bupati di Gandong. Erwin mengaku dipertemukan dengan Gatot Suwarno oleh Dwi Hari Subagio, atasannya saat itu. Uang Rp350 juta itu dibawa dalam tas kertas yang kaku, dan diserahkan di luar rumah, di dekat jalan.

Penyerahan kedua terjadi pada Juni 2025, di kantor Dinas PUPR. Dwi Hari dan Gatot hadir di sana. Uang Rp300 juta kembali dibungkus tas kertas.

Erwin mengaku tidak pernah mengonfirmasi kepada Bupati apakah uang itu sampai. Ia percaya pada perintah atasannya. Perintah itu, kata Erwin, disampaikan Dwi Hari sebagai permintaan Bupati, dan Erwin mengaku tidak pernah menanyakan langsung kepada Bupati.

Uang Rp650 juta itu, menurut Erwin, berasal dari commitment fee para kontraktor proyek di bidang sumber daya air. Ia mengumpulkan sendiri dari para rekanan. Dari 27 kegiatan di bidangnya, 22 kegiatan disebut berada di bawah atensi Bupati, dengan total realisasi sekitar Rp11,9 miliar menurut angka yang dibacakan jaksa.

Erwin juga mengaku menikmati Rp20 juta dari uang yang dikumpulkannya. Uang itu kemudian ia kembalikan ke rekening KPK.

Tekanan yang dirasakan Erwin tidak berhenti di uang. Sejak dilantik menjadi sekretaris dinas, Dwi Hari sempat menanyakannya satu hal, apakah ia sudah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri. Di pendopo, Erwin mengaku diminta menandatangani surat bermaterai. Ia mengaku merasa takut, khawatir pada jabatan dan statusnya sebagai aparatur sipil negara.

Saksi kedua, Endra Wibawa, menguatkan pola yang sama. Ia mengaku menerima permintaan uang dari Dwi Hari pada April dan Juni 2025, yang dijelaskan sebagai permintaan Bupati. Endra mengaku tidak pernah memverifikasi permintaan itu kepada Bupati, dan ia menyerahkan uang kepada Gatot Suwarno dalam dua kesempatan yang sama.

Saksi ketiga berasal dari KPK. Bintang Melly Siscawati Ambarita, analis pemberantasan tindak pidana korupsi, memaparkan data gratifikasi. Menurut pengecekan pada aplikasi Gratifikasi Online, tidak ada laporan gratifikasi atas nama Gatut Sunu Wibowo dan Yoga Amba Rizki pada Februari 2025 hingga April 2026. Laporan itu tidak ditemukan, baik melalui Unit Pengendalian Gratifikasi Tulungagung maupun langsung ke KPK. Bintang menjelaskan, pelaporan gratifikasi wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak diterima, dan keterlambatan tidak menghapus unsur pidana Pasal 12B.

Usai sidang, kuasa hukum Gatut, Suryono Pane, menilai kesaksian para saksi menunjukkan pola yang telah disusun. Ia menilai tidak ada keterangan yang menunjukkan instruksi langsung dari kliennya.

“Kalau kita mau jujur dalam penegakan hukum, peran Dwi Hari selaku mantan Kadis PUPR sekaligus BPKAD serta Makrus dari jajaran Kesra itu sangat aktif di lapangan. Maling yang sebenarnya justru dibiarkan, sedangkan pihak yang tidak bersalah malah ditangkap,” ujar Suryono seusai sidang.

Perkara ini masih dalam tahap pembuktian. Keterangan saksi, alat bukti, dan peran masing-masing pihak masih diuji majelis hakim. Gatut Sunu Wibowo belum terbukti bersalah.

Sumpah itu diucapkan di pendopo. Tas kertas itu berpindah di rumah dan di kantor. Di antara keduanya, pengadilan sedang menguji satu hal, perintah siapa yang sebenarnya dijalankan?