Dikira Cuma Kehabisan Bekal, Dua Perempuan Ini Bongkar Dugaan Sekapan 10 Calon ART

OALA.id – Patroli rutin Satpol PP Surabaya di kawasan Kembang Jepun hingga Kedungsari, Sabtu (24/10/2026), mendadak dihentikan dua perempuan dari luar kota yang meminta pertolongan.

“Awalnya anggota mengira dua warga luar kota ini hanya kehabisan bekal. Namun setelah kita amankan di mako dan dilakukan pendalaman, mereka mengaku sebagai calon ART dari luar Kota Surabaya dan menginformasikan bahwa mereka disekap di lokasi penyalur di Jalan Kedung Anyar,” terang Mudita Dhira Widaksa, Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kabid Trantibum) Satpol PP Surabaya, Minggu (25/10/2026).

Dari pengakuan itulah, Satpol PP langsung berkoordinasi dengan Polsek Sawahan dan mengecek lokasi penampungan di hari yang sama.

Penyisiran di lokasi menemukan delapan calon ART lainnya.

“Secara keseluruhan, terdapat 10 orang calon ART (seluruhnya berasal dari luar kota Surabaya) yang berhasil diamankan dari lokasi tersebut,” terang Mudita.

Para korban kini ditangani Dinas Sosial untuk pendataan dan pemulangan ke daerah asal, berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi.

“Semua korbannya sudah kami amankan di Dinsos untuk dilakukan pendataan,” terangnya.

Penanganan kasus ini dibagi dua ranah. Dugaan penyekapan dan potensi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) diserahkan sepenuhnya kepada kepolisian, sementara Pemkot menindak dari sisi legalitas dan izin usaha.

“Kami dari Pemkot Surabaya menindak tegas dari sisi legalitas dan izin usaha penampungan tersebut,” terang Agus Hebi Djuniantoro, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya.

Langkah paling kasatmata: Satpol PP memasang garis pembatas di tempat usaha itu, menghentikan seluruh aktivitas penyaluran ART.

“Hari ini kita tutup usahanya. Pertama, ditengarai belum ada perizinan dasar. Kedua, ada keluhan dari pengurus RT setempat bahwa keberadaan tempat penampungan ini mengganggu lingkungan,” tegas Hebi.

Kegiatan rumah tangga biasa tetap dipersilakan, karena tempat itu memang rumah tinggal. Yang dilarang adalah kegiatan usahanya.

Pemeriksaan awal menemukan dugaan pelanggaran izin dasar dan kelayakan bangunan.

“Meskipun izin penyalur tenaga kerja dikeluarkan oleh pemerintah pusat, izin dasar seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB)/PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan syarat kelayakan tempat usaha wajib mengantongi rekomendasi dari Pemkot Surabaya,” tegasnya.

Pengurus RT setempat juga mengonfirmasi pengelola tak pernah melaporkan keberadaan penghuni dalam 1×24 jam, maupun izin menginap sementara sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya.

Saat penertiban, pemilik maupun pengelola tidak berada di tempat. Pemkot memastikan surat pemanggilan resmi segera dilayangkan.

“Dengan dilakukannya penyegelan, otomatis pemilik usaha akan datang. Disperinaker akan memanggil pemilik untuk meminta klarifikasi dan bukti kelengkapan perizinan sebelum tempat tersebut diizinkan beroperasi kembali,” tandas Hebi.

Ketua RT 04/RW 12 Kelurahan Sawahan, Sutaji, membeberkan rekam jejak tempat itu: usaha turun-temurun dari orang tua pemilik, sudah ada sejak sebelum 1990-an.

“Saya telusuri ternyata surat izinnya sudah tidak berlaku lagi dan sudah lama mati. Memang ini usaha lama dari orang tuanya, mungkin sudah 20 sampai 50 tahun lalu ketika kawasan ini jadi pusat penampungan. Tapi untuk operasional yang sekarang, tidak ada laporan atau izin sama sekali ke RT,” ujar Sutaji.

Tempat yang menurut ketua RT sudah beroperasi puluhan tahun itu kini berhenti di balik garis Satpol PP. Sepuluh perempuan yang sempat ditampung di dalamnya kini ditangani Dinsos, sementara dugaan pidananya ditangani polisi.