Namanya di Atas Dokumen Pokir, Anwar Sadad Justru Belum Pernah Diperiksa

OALA.id – Nama Anwar Sadad membayang di hampir semua pembahasan sidang dugaan suap dana hibah pokir Jawa Timur di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (22/10/2026). Tapi sosok yang namanya tercantum di dokumen kunci pembagian jatah itu justru belum pernah diperiksa. Majelis hakim sampai mempertanyakannya di ruang sidang.

“Perkara ini kan larinya ke tempat Anwar Sadad. Kalau Anwar Sadad-nya nggak dijadikan saksi, repot kita,” ujar hakim dalam persidangan, seperti diberitakan Berita Jatim. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pun mengakui, hingga kini mantan Wakil Ketua DPRD Jatim 2019–2024 yang sekarang duduk di DPR RI itu belum pernah di-BAP sebagai saksi.

Sidang hari itu memeriksa dua Sekretaris DPRD (Sekwan) Jatim dari dua masa: Andik Fadjar Tjahjono (Sekwan 2020–2024) dan Moch. Ali Kuncoro (Sekwan sejak 1 September 2024). Keduanya dihadirkan untuk menguji keabsahan dokumen pembagian alokasi pokir yang disita penyidik dari Zaenal Afif Subeki, Kepala Sub Bagian Rapat dan Risalah DPRD Jatim — bukan dari gawai pribadi, melainkan dari Sekretariat DPRD.

Dokumen itu membeberkan struktur jatah yang rapi. Unsur anggota tercatat 120 orang dengan nilai 10.000 yang dimaknai Rp10 miliar per orang; unsur fraksi 120 dengan nilai sama; empat Wakil Ketua DPRD termasuk Anwar Sadad bernilai 20.000 atau Rp20 miliar; dan Ketua DPRD satu orang bernilai 40.000 atau Rp40 miliar. Andik membenarkan tanda tangan paling atas pada dokumen itu adalah milik Anwar Sadad. “Tanda tangan paling atas adalah Anwar Sadad,” ujarnya.

JPU kemudian menelisik apakah Sadad memperoleh jatah lebih besar dari anggota lain. “Kalau saya baca data ini, iya,” jawab Andik. Ia juga membenarkan wakil ketua yang berstatus anggota tercatat menerima alokasi dari dua pos sekaligus. Soal mekanisme, Andik menyebut pembahasan dilakukan pimpinan DPRD bersama ketua fraksi berdasarkan kesepakatan nontertulis. “Administrasinya dari kami membawahi, tapi orangnya dari masing-masing anggota. Kami hanya mendokumentasikan saja,” katanya.

Perkara ini sendiri adalah klaster pemberi suap di lingkaran Sadad. Empat terdakwa — Moch. Mahrus Ali, M. Fathullah, Achmad Yahya, dan RA Wahid Ruslan — didakwa memberikan ijon fee, uang di muka agar mendapat jatah pokir, dengan total Rp22,27 miliar dan imbalan sekitar 20 persen dari nilai alokasi. Rinciannya: Mahrus Ali Rp12,2 miliar, Fathullah Rp4,3 miliar, Yahya Rp2,97 miliar, dan Wahid Ruslan Rp2,8 miliar.

Skala uang yang berputar jauh lebih besar dari angka dakwaan. Barang bukti elektronik nomor 1.192 yang disita KPK memuat rekapitulasi belanja hibah APBD Jatim: Rp2,8 triliun pada 2020, Rp1,9 triliun pada 2021, Rp2,1 triliun pada 2022, dan Rp1,5 triliun pada 2023 — ditambah data pokir 2018–2019 sebesar Rp2,1 triliun. Sebagai pembanding, penghasilan resmi bersih Sadad selama lima tahun menjabat (2019–2024), dihitung dari gaji pokok dan aneka tunjangan, disebut hanya sekitar Rp4,375 miliar.

Setiap anggota dewan, kata Andik, memiliki akun pokir sendiri yang dikelola staf masing-masing; untuk Sadad, pengelolanya adalah Bagus Wahyudiono dan Muhammad Hadapi. Pada 2025 KPK telah mengumumkan 21 tersangka dalam perkara hibah ini, termasuk Sadad dan Bagus dalam kelompok yang diduga menerima suap. Perkara ini merupakan pengembangan operasi tangkap tangan KPK terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak pada Desember 2022 terkait dugaan suap pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Keterangan penutup datang dari Sekwan aktif, Moch. Ali Kuncoro, yang menggambarkan sistem yang sudah berubah. “Setelah 2025, sudah berbeda. Kami sudah didampingi KPK dan BPK. Tidak ada plotting penganggaran masing-masing anggota. Saya meyakini 1000 persen kasus seperti ini tidak terulang dari sistem perencanaan sekarang,” ujarnya.

Sidang klaster Sadad masih panjang. KPK menyiapkan 76 saksi untuk membuktikan dakwaan keempat terdakwa — sementara nama yang disebut hakim sebagai muara perkara masih menunggu giliran diperiksa.