Monev Setahun, Hibah Miliaran, Cara Kerja Ijon Pokir dan Mark-up di Magetan Terungkap di Tipikor

Surabaya, OALA.id – Sidang dugaan korupsi ijon Pokir DPRD Magetan tahun anggaran 2020–2024 di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 29 Oktober 2026, mengungkap pengawasan bantuan yang berhenti setelah satu tahun dan verifikasi yang hanya lewat telepon.

Hari itu, dua dinas dipanggil ke muka sidang, Dinas Peternakan dan Dinas Kebudayaan. Keduanya datang membawa cerita yang sama, tentang uang yang mengalir rapi di atas kertas, lalu menghilang dari pengawasan.

Ikuti dulu perjalanan uang itu. Ceritanya dimulai bukan di dinas, melainkan di lapangan.

“Jadi gini, mekanisme hibah itu, sebenarnya kan hibah itu kan awalnya dari bawah ya, dari resesnya dewan, ada mengangkat permasalahan di lapangan,” terang saksi.

Begitulah kata Nur Haryani, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Magetan, usai skors sidang.

Dari reses, usulan itu dibawa dewan dan dituangkan dalam kertas kerja.

“Kertas-kerja yang kami terima itu kan sudah mencakup nama dewan, fraksi, permintaannya apa, kelompoknya apa, anggarannya berapa, sudah ada semuanya.”

Kertas kerja itu lalu disandingkan dengan proposal kelompok yang sudah berdisposisi bupati.

“Kalau sudah klop, cocok.” Baru setelah itu verifikasi berjalan, kelembagaan dan teknis. Lalu rekomendasi ke TAPD, lalu dituangkan dalam DPA.

Setelah DPA disahkan, kelompok dikumpulkan. Sosialisasi. Penandatanganan NPHD. Berkas naik ke bupati. Terbit SPP dan SPM. Diteruskan ke BPKAD sampai SP2D keluar. Uang pun ditransfer langsung ke rekening kelompok.

“Begitu diterima kelompok, kita infokan bahwa mereka punya waktu jangka 14 hari untuk pengadaan ternak.”

Empat belas hari. Setelah itu ternak harus sudah dibeli. Ternak itu lalu wajib dikumpulkan di satu tempat, Balai Latihan Peternakan.

“Jadi semua ternak kecuali satu, kecuali satu kandang domba wajib dikumpulkan di sana.”

Di sana tim kesehatan hewan memeriksa spek dan mengambil sampel darah. Babinsa, Bhabinkamtibmas, Koramil, dan Polres ikut mendampingi. Ternak yang lolos diberi eartag, penanda nomor di telinga.

“Setelah layak, kita eartag, jadi ternak-ternak itu pasti punya nomor telinga masing-masing.”

Yang tak sesuai spek ditolak. Kelompok wajib menggantinya.

Sampai di sini, semuanya terdengar rapi. Terlalu rapi. Lalu majelis hakim bertanya soal yang terjadi setelahnya.

Monitoring, kata saksi, hanya berjalan satu tahun sejak bantuan diterima.

“Pertama begini pertanyaannya, masih dimonitor enggak sampai di atas 1 tahun?” tanya majelis hakim. “Tidak, tidak,” jawab saksi.

“Prinsipnya enggak boleh ya? Secara prinsip enggak boleh, walaupun Saudara tidak monitoring.”

“Iya.” Satu tahun. Setelah itu, sapi bantuan tak lagi diawasi. Secara prinsip ia tak boleh dijual. Praktiknya, tak ada yang mengecek.

Aturan 14 hari pun ternyata tak bergigi.

“Untuk sementara belum, belum ada sanksi.”

Kalimat itu menjawab pertanyaan soal kelompok yang tak kunjung menemukan bibit sesuai spek.

Verifikasi juga tak menyentuh satu hal yang paling sensitif, hubungan keluarga. Apakah verifikasi memeriksa kaitan antara anggota kelompok dan anggota dewan pengusul? Saksi menjawab tidak ada aturannya.

“Tidak ada ketentuan.” Lalu ada angka yang bikin majelis hakim berhenti.

Saksi menyebut satu kelompok menerima Rp90 juta pada 2022, sementara dakwaan menulis Rp85 juta pada 2021.

“Oke, nanti apa namanya? Eh, nanti paling tidak kita akan periksa dengan ahli.”

“Nah iya, makanya kan berarti kan berturut-turut jadinya.”

Aturan melarang kelompok yang sama menerima bantuan dua tahun berturut-turut. Selisih angka dan tahun itu membuat aturan tersebut ikut dipertanyakan.

Satu pertanyaan lain menyinggung uang yang ditarik kembali.

“Yang di sini ada dijadwalan bahwa dengan nilai Rp100 juta ini ada yang ditarik kembali senilai Rp40 juta. Apakah Ibu mengetahui tentang adanya denda dan ada penarikan kembali denda ini?”

“Tidak.” Jawaban satu kata itu menggantung tanpa penjelasan.

Di luar ruang sidang, Nur Haryani ditanya siapa yang mengumpulkan kelompok-kelompok itu untuk mengajukan proposal.

Jawabannya dingin. “Ya, kita nggak mau tahu itu, pokoknya ada proposal di kami, kita lanjut, kalau nggak ya tidak kita lanjut.”

Ketika ditanya apakah TA dewan yang membawa kelompok-kelompok itu datang, ia mengiyakan. Ia bahkan mengaku dinas justru senang bila usulan yang datang sedikit.

“Semakin ini mereka nggak proaktif, kita semakin senang.”

Lalu ia mengucapkan kalimat yang menjadi benang merah sidang hari itu.

“Lo iki sopo sing nyambungno iki?” Siapa yang menghubungkan semua ini? Itu yang belum nyambung di persidangan.

Cerita kedua datang dari Dinas Kebudayaan. Panggungnya berbeda, polanya sama.

Hibah di sana berupa peralatan kesenian, reyog, gamelan, hadroh, campursari, lengkap dengan sound pendukung.

Verifikasi belanja dilakukan dengan cara yang sederhana, menelepon toko.

“Teleponnya tahu dari mana?”

“Di notanya kan ada nomor telepon toko.”

“Semua toko?”

“Cuma yang bunyi.”

Hanya toko yang mengangkat telepon yang terverifikasi.

Monev di lapangan pernah menemukan pembelian yang tak sesuai. Saksi menyebut gitar yang dibeli kelompok tak cocok dengan yang diajukan. Ia menyuruh kelompok mengembalikannya dan menukarnya dengan yang sesuai.

Untuk angka, saksi merinci hibah kesenian atas nama Suratno, Rp400 juta pada 2020, Rp390 juta pada 2021, Rp685 juta pada 2022, Rp315 juta pada 2023, dan Rp150 juta pada 2024.

Totalnya Rp1,94 miliar, menurut saksi. Atas nama Juli Martana, angkanya Rp180 juta, Rp545 juta, Rp865 juta, Rp300 juta, dan Rp460 juta.

Totalnya Rp2,35 miliar. Lalu muncul dua nama yang menjadi kunci, Andik dan Surono.

Keduanya dikenal saksi sebagai perantara. Andik dihubungi karena ketua kelompok sering susah dihubungi. Surono dikenal sebagai seniman binaan dinas.

“Bedanya TA sama pendamping itu apa, saudara saksi?”

Pertanyaan itu dijawab dengan pembedaan yang penting. TA adalah tenaga ahli yang berhubungan langsung dengan dewan. Pendamping hanya mencarikan dan menghubungkan kelompok.

Soal intervensi, saksi menjawab singkat. “Tidak ada.”

Berkas yang sama juga memuat keterangan saksi dari Dinas Sosial. Di sana, 71 proposal masuk pada 2021 dan 76 proposal pada 2020.

Pola pengawasannya sama, monitoring satu tahun, laporan SPJ paling lambat 10 Januari. Kelompok yang telat melapor di-blacklist tiga tahun. Dua dinas, satu pola. Sapi, gitar, dan telepon yang tak diangkat.

Hibah miliaran rupiah disalurkan lewat prosedur yang rapi di atas kertas. Tapi pengawasannya berhenti setelah satu tahun, verifikasinya lewat telepon, dan tak ada yang memeriksa hubungan keluarga.

Sidang masih bergulir. Dan pertanyaan yang belum terjawab adalah pertanyaan Kepala Dinas Peternakan sendiri.

“Lo iki sopo sing nyambungno iki?” Siapa yang menghubungkan semua ini?