Berkas Belum Lengkap, Izin Tetap Terbit: Pengakuan Pengusaha Silika di Sidang Pungli ESDM Jatim

Sidoarjo, OALA.id – Pengakuan itu keluar dari mulut pemohon izinnya sendiri. Liem Sinatra dari PT Silika, perusahaan tambang silika, bersaksi dalam sidang lanjutan perkara dugaan pungutan liar (pungli) perizinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur di Pengadilan Tipikor Surabaya, Jumat (23/10/2026). Di hadapan majelis hakim yang diketuai Cokia Ana Pontia Oppusunggu, ia mengakui dokumen perizinan perusahaannya belum selesai.

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) — dokumen wajib tahunan perusahaan tambang — disebutnya belum tuntas. Pengajuan Kepala Teknik Tambang (KTT) juga belum beres. Namun dari seluruh rangkaian pengurusan itu, satu izin justru sudah berada di tangannya: Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk tambang batu, setelah proses pengurusan yang ia sebut memakan waktu total sekitar 1,5 tahun.

Pengakuan itu menjadi penting karena perkara ini dibangun jaksa di atas satu tema besar: perizinan di Dinas ESDM Jatim diduga tidak bergerak oleh kelengkapan berkas, melainkan oleh uang. Dalam surat dakwaan, mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono didakwa menerima uang sekitar Rp4,09 miliar yang diduga berkaitan dengan percepatan, kelanjutan, dan persetujuan dokumen perizinan — mulai dari rekomendasi teknis WIUP, IUP eksplorasi, IUP operasi produksi, hingga Izin Pengusahaan Air Tanah (IPAT).

Aliran Uang: Rekening Diserahkan, Total Rp1,5 Miliar Disebut Mengarah ke Terdakwa

Pemeriksaan saksi dalam persidangan yang sama juga menyingkap keterangan mengenai aliran uang dan penggunaan rekening. Berdasarkan keterangan saksi, terdapat penyerahan uang dalam tiga tahap sebesar 250, 150, dan 100 — total 500 — yang dalam persidangan dikaitkan antara lain dengan biaya perjalanan.

Saksi juga memaparkan penyerahan sebuah rekening BCA berikut kartu ATM-nya kepada pihak lain, serta aliran dana Rp400 juta yang ia sebut sebagai uang kerja sama. Dalam sesi tanya jawab, jaksa mendalami keterangan mengenai dana yang secara bertahap mencapai total Rp1,5 miliar dan dikaitkan kepada terdakwa Aris Mukiyono — termasuk penarikan tunai dalam dua tahap pada Desember 2024.

Angka Rp1,5 miliar itu bergaung dengan surat dakwaan: jaksa menguraikan penerimaan Aris mengalir melalui empat jalur perantara, salah satunya sekitar Rp1,5 miliar melalui Ony Setiawan, mantan Kepala Bidang Pertambangan yang telah meninggal dunia. Jalur lainnya disebut melalui Dewi Kurniawati (lebih dari Rp1,6 miliar), Hermawan atau PT Sinergi Kanda (Rp400 juta), serta Ertika Dinawati (Rp445 juta).

Selain Aris, dua pejabat ESDM Jatim menjadi terdakwa dalam berkas terpisah: Ertika Dinawati (Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah) dan Hermawan (Ketua Tim Kerja Pengusahaan Air Tanah). Majelis menggelar sidang perkara ini tiga kali dalam sepekan.

Bayang-Bayang Era Sebelumnya

Persidangan ini juga berlangsung di bawah bayang-bayang pendalaman baru Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Sehari sebelumnya, Kamis (22/10/2026), Kejati Jatim menyatakan tengah mendalami dugaan aliran dana Rp687,5 juta yang disebut mengarah kepada mantan Kepala Dinas ESDM Jatim periode 2021–2024 berinisial NK — terdiri atas Rp552,5 juta yang disebut diserahkan almarhum Ony Setiawan dan Rp135 juta dari terdakwa Ertika Dinawati.

Penyidik menyatakan pendalaman itu berangkat dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan — yang berarti setiap keterangan saksi, termasuk pengakuan soal berkas yang belum lengkap tetapi izinnya terbit, berpotensi memperpanjang perkara ini ke era kepemimpinan sebelumnya.

Baca juga: Duit Rp687,5 Juta di Meja Sidang, Kejati Jatim Buka Babak Baru Kasus Pungli ESDM

Seluruh uraian di atas merupakan dakwaan jaksa dan keterangan saksi yang masih diuji dalam persidangan. Para terdakwa tetap berhak atas praduga tak bersalah hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.