Duit Rp400 Juta Wira-wiri Lewat Mobil Dinas, Sopir Kadis ESDM Buka Suara

Sidoarjo, OALA.id – Sidang pemeriksaan saksi perkara dugaan pungutan liar (pungli) perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur, Rabu (21/10/2026), diwarnai keterangan berbeda dari saksi kunci Ibnu Arief Effendi, Sekretaris Dinas ESDM Jatim.

Di depan majelis hakim Pengadilan Tipikor Surabaya, Ibnu menyebut pungutan yang dibahas dalam perkara yang menjerat mantan Kepala Dinas ESDM Jatim Aris Mukiyono tersebut sebagai dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

“Maksud kami itu CSR pak,” kata Ibnu dalam persidangan, Rabu (21/10/2026), seperti dikutip dari liputan detikJatim.

Keterangan itu berbeda dengan berita acara pemeriksaan (BAP)-nya. Dalam dokumen tersebut, Ibnu sebelumnya menerangkan bahwa pungutan liar memang terjadi di lingkungan Dinas ESDM Jatim. Namun di persidangan, ia menyatakan pungutan yang dimaksud merupakan dana CSR dan tidak berkaitan dengan proses penerbitan izin.

Jaksa Kejar Perbedaan BAP, Hakim Ikut Bersuara

Perbedaan keterangan itu langsung dikupas Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ibnu diminta menjelaskan mengapa keterangannya di persidangan berbeda dengan BAP yang ia buat saat pemeriksaan penyidikan.

Ibnu juga menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan mengenai perizinan selama Aris Mukiyono menjabat sebagai kepala dinas. “Oh, belum pernah diajak,” ujarnya menjawab pertanyaan jaksa.

Majelis hakim kemudian menyoroti kedudukan Ibnu sebagai sekretaris dinas yang telah lama menjabat dengan posisi cukup tinggi dalam struktur organisasi. Hakim meminta Ibnu menegaskan keterangan mana yang tetap dipertahankan.

“Mana yang Bapak mau gunakan dalam hal ini? Apakah tetap dengan BAP pungutan liar dalam penerbitan izin atau pungutan pengertian yang bapak sampaikan pada saat ini, pungutan CSR tadi?” tanya anggota majelis hakim.

Ibnu tetap berpegang pada keterangannya di persidangan bahwa pungutan yang dimaksud merupakan dana CSR. Ia menjelaskan bahwa tugasnya selama Aris menjabat lebih berfokus pada urusan administrasi dan pembaruan internal dinas berdasarkan instruksi Aris, dan ia tidak menangani pelayanan eksternal yang berkaitan dengan proses perizinan.

Saksi Lain Hari Ini

Selain Ibnu, sidang hari ini juga menghadirkan sejumlah saksi lain, antara lain sopir pribadi Aris Mukiyono serta beberapa staf Dinas ESDM Jawa Timur. Tanggapan terdakwa dan penasihat hukum atas keterangan para saksi belum dilaporkan dalam liputan persidangan hari ini.

Perkara ini menyeret Aris Mukiyono — didakwa menerima pungli ESDM Jatim total Rp4.090.850.000 terkait perizinan pertambangan dan air tanah — bersama Ertika Dinawati dan Hermawan dalam berkas terpisah. Persidangan digelar maraton setiap Senin, Rabu, dan Jumat mengingat banyaknya saksi yang akan dihadirkan.

Baca juga: Pungli ESDM Jatim Disidang Maraton, Tarif Pelicin Izin Tambang Tembus Rp200 Juta

Sopir Akui Uang Ratusan Juta Dipindah Lewat Mobil Operasional

Keterangan paling rinci datang dari Ahmad Afandi, sopir Aris Mukiyono. Berdasarkan liputan infodis.id, ia mengaku pernah diminta memasukkan uang ke dalam mobil operasional dinas. Ahmad menyebut uang Rp250 juta di lingkungan kantor ESDM dan Rp150 juta di kawasan Jalan Anjasmoro — total Rp400 juta — selain perpindahan di Jalan Tidar dan Hotel Ibis yang nominalnya tidak ia ketahui. Menurut Ahmad, penyerahan uang yang berkaitan dengan seseorang bernama Oni berlangsung beberapa kali, antara lain di kantor ESDM, kawasan Asemrowo, dan Jalan HR Muhammad; ia bertugas meletakkan uang di bagian tengah mobil. Ia juga mengetahui titipan uang dari seseorang bernama Roy, tanpa mengetahui nominalnya, dan mengaku pernah menerima Rp300 ribu sebagai uang rokok dari Oni.

Ibnu Terima Rp50 Juta dari Aris, Disebut untuk Keperluan Masjid

Dalam persidangan yang sama, Ibnu juga menerangkan uang Rp75 juta berasal dari Ertika Dinawati dan diserahkan kepada Aris Mukiyono; dari jumlah itu, ia mengaku menerima Rp50 juta dari Aris untuk keperluan masjid. Ia menyebut uang Rp20 juta dari seseorang yang disebut Pak Oni yang sempat ia simpan, serta uang Rp5 juta yang tidak ia ketahui asal-usulnya. Di hadapan majelis hakim, Ibnu menegaskan uang Rp75 juta tersebut akhirnya telah diserahkan seluruhnya kepada penyidik. Ia turut menyinggung adanya surat perintah terkait CSR untuk membuka rekening.

Sekretaris Pribadi dan Kasubbag Keuangan Ikut Bersaksi

Venizia, sekretaris pribadi kepala dinas, menerangkan dirinya pernah menerima Rp1,8 juta dari kepala dinas serta membantu transfer Rp20 juta dari seseorang bernama Alfan melalui rekeningnya karena Alfan tidak memiliki ATM. Ia juga membuat Google Drive untuk memantau dokumen perizinan sejumlah CV yang belum ditandatangani kepala dinas; saat menanyakan status dokumen lewat ajudan, ia mendapat penjelasan masih ada persoalan administrasi. Sementara itu, Sri Haruni, Kasubbag Keuangan, menerangkan uang Rp50 juta yang ditransfer Hermawan saat pergantian pimpinan dipakai membeli emas Antam seberat 58 gram sebagai cendera mata serah terima jabatan; harganya lebih dari Rp68 juta sehingga kekurangannya ditutup kas dan iuran antar bidang. Sri juga menyatakan dana CSR dari pihak ketiga tidak tercatat dalam pembukuan yang diketahuinya.

Dalam pemeriksaan oleh penasihat hukum Aris Mukiyono, keterangan para saksi itu kembali didalami, termasuk soal penyerahan Rp50 juta kepada Ibnu, transfer Rp20 juta melalui Venizia, pembelian emas Antam, dan uang yang dititipkan melalui mobil.

Seluruh keterangan saksi masih harus diuji di persidangan, dan para terdakwa berhak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.