Petani dan Guru di Batu Jadi Korban Penyalahgunaan e-KTP untuk KUR BRI

Oala id – Ada bagian yang sering luput saat kita membicarakan kasus korupsi perbankan, ketidakfahaman warga awam yang kerap dijadikan jalan pintas oleh oknum tertentu.

Nasib ini yang belakangan menimpa sejumlah warga di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Identitas kependudukan mereka, dimanfaatkan untuk meraup fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Usaha Pedesaan di unit Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Janji manis berupa uang komisi hingga iming-iming Bantuan Langsung Tunai (BLT), membuat e-KTP warga berpindah tangan dengan mudah.

Persoalan ini akhirnya terkuak di ruang sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, Selasa (6/10/2026). Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batu menghadirkan sepuluh saksi pada sidang lanjutan—yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, guru dan ibu rumah tangga—untuk mengurai benang kusut perkara tersebut.

Modus ‘Topengan’ dan Beralihnya Peran Terdakwa

Dalam praktik kejahatan perbankan, skema ini kerap dikenal sebagai modus topengan (menggunakan identitas orang lain secara penuh) atau tempilan (meminjam identitas untuk menaikkan plafon pinjaman).

Data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, memberi gambaran yang cukup spesifik: pemalsuan analisis usaha ini memicu kredit macet total, dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai Rp934.861.000.

Yang menarik, persidangan kali ini makin memperjelas peta keterlibatan dua dari tiga terdakwa perempuan yang diseret ke meja hijau, yakni Nelly, Devi, dan Fitriani.

Saksi Teguh Hariyanto menceritakan bagaimana dokumen kependudukannya diserahkan hingga berujung pada tagihan pinjaman perbankan fiktif atas nama dirinya.

Saksi Dina Fatmawati, PNS Guru, juga mengaku menjadi korban dari sindikasi tersebut. Di persidangan, ia mengaku mengenal baik sosok terdakwa Devi, yang tak lain dahulu teman sekolahnya.

“Saya kebetulan juga memerlukan dana yang mulia, lalu KTP saya diminta untuk diuruskan cepat Devi pinjaman KUR, dengan perjanjian kebutuhan saya sebesar Rp10 juta dan sisa selebihnya Devi yang pakai pinjaman,” ungkap Dina dihadapan majelis hakim.

Sementara itu, Supriyadi, seorang perangkat sebuah desa di Bumiaji, mengakui di hadapan majelis hakim bahwa ia mengeluarkan Surat Keterangan Usaha (SKU) berdasarkan pesanan dari terdakwa Devi. SKU itulah yang dipakai melengkapi syarat pengajuan KUR tanpa ada wujud usahanya.

Rangkaian kesaksian tersebut, mengarah pada satu nama sebagai penyusun utama skema ini: Devi.

Penasihat hukum terdakwa Fitriani, Hari Santosa, menilai keterangan para saksi di ruang sidang justru memperjelas porsi tanggung jawab masing-masing pihak. Menurutnya, kliennya, Fitriani, hanya meminjam dana untuk kebutuhan pribadi dan tidak berada dalam sindikasi pemalsuan dokumen tersebut.

“Semua keterangan saksi merujuk kepada Devi sebagai otak perkara ini. Tidak ada yang memberatkan posisi klien kami,” ujar Hari usai persidangan.

Jerat Hukum dan Prinsip Keadilan

Secara konstruksi hukum, para pelaku dijerat dengan pasal berlapis. Dakwaan primair mengacu pada Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terkait perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri.

Sementara dakwaan subsidair menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 atas dugaan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan.

Proses peradilan di Pengadilan Tipikor Surabaya masih terus bergulir, untuk menguji kebenaran materiil, menjamin kepastian hukum, sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian negara.