Diduga Melanggar! Iklan Rokok Bertengger di Dekat Komplek Sekolah Sidoarjo, DPMPTSP Ternyata Sudah Dua Kali Surati Satpol PP

Sidoarjo, Oala.id — Ada pemandangan yang menyita perhatian, di kawasan jalan layang (flyover) Jenggolo, Buduran, Sidoarjo. Sebuah billboard berukuran besar tampak berdiri kokoh memajang vertikal, dengan materi iklan produk rokok Djarum Black.

Padahal, hanya berjarak 100 hingga 200 meter dari sana, berdiri kawasan pendidikan aktif yang dihuni ribuan pelajar, yakni SMAN 1 Sidoarjo dan SMKN 1 Buduran Sidoarjo.

Secara aturan, preseden ini jelas menyisakan tanda tanya. Peraturan daerah maupun pedoman penataan reklame, membatasi ketat ruang gerak promosi zat adiktif di sekitar fasilitas pendidikan.

Namun, visual rokok tersebut justru terus berganti materi—mulai dari Djarum Super Adventure, hingga yang terbaru Djarum Black—tanpa ada tindakan pembongkaran.

Ada bagian yang sering luput dari pembahasan soal ini, apakah otoritas perizinan daerah memang meloloskan papan reklame tersebut?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidoarjo, memberikan gambaran yang sedikit berbeda. Iklan materi rokok di titik tersebut, dipastikannya berdiri tanpa izin alias ilegal.

Plt. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sidoarjo, Benny Airlangga Yogasuara, menegaskan bahwa pihak pemohon izin—yakni perusahaan periklanan PT JJ Promotion—sejak awal tidak mengantongi Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR) untuk materi rokok di lokasi tersebut.

“Dari segi izin periklanan, di kami ada izin lokasi. Tapi bukan untuk rokok. Terserah, selain rokok. Memang aturannya tidak boleh berada di radius kawasan sekolah,” ujar Benny Airlangga, saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu (7/10/2026).

Janji di Atas Kertas yang Dilanggar

Persoalan IPR (Izin Penyelenggaraan Reklame), pada dasarnya mengatur kelayakan materi yang ditayangkan, sementara PPR (Penetapan Pengawasan Reklame) mengurus soal konstruksi dan lokasi. Untuk kasus flyover Jenggolo, izin lokasinya memang ada, namun izin penayangan materi rokoknya berkali-kali ditolak oleh dinas tersebut.

Pihak DMPTSP Kabupaten Sidoarjo, sebenarnya sudah dua kali melayangkan surat resminya kepada Satpol PP Kabupaten Sidoarjo. Surat pertama terlayangkan pada Juli 2026 dan surat kedua meluncur pada Agustus 2026.

Isi dua surat itu menyatakan permintaan agar Satpol PP menurunkan iklan bergambar dan bertuliskan produk rokok di titik lokasi itu.

Bahkan, pada 30 Juli 2026 lalu, DPMPTSP Sidoarjo telah memanggil pihak biro iklan JJ Promotion, untuk melakukan klarifikasi formal.

Dalam pertemuan tersebut, pihak biro iklan sebenarnya sudah membuat surat pernyataan resmi, yang menyatakan diri bersedia dan berjanji sendiri tidak akan menayangkan materi iklan rokok di titik dekat sekolah itu. Namun di lapangan, visual produk rokok justru terus berganti dan tetap tayang.

Meski dua surat teguran dinas telah dikirimkan dan pihak pengelola sudah dipanggil, billboard komersial itu hingga Rabu sore 7 Oktober 2026 masih berdiri anggun, menyapa para siswa yang melintas setiap hari beraktivitas sekolah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menggantikan dan mencabut PP No. 109 tahun 2012, mengamanatkan perlindungan kawasan tanpa rokok. Media luar ruang dilarang keras menayangkan visual rokok di area fasilitas pendidikan.

Dalam PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, Bagian Pengamanan Zat Adiktif, telah mengatur zona pemasangan iklan rokok pada Pasal 429 sampai dengan 463.

Lebih spesifik, pada Pasal 449 ayat (1) menjelaskan Pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik pada media luar ruang dilakukan sebagai berikut: Butir d menerangkan tidak diletakkan dalam radius 500 (lima ratus) meter di luar satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Dalam dokumen hukum Pemkab Sidoarjo, diatur dalam Perda Sidoarjo No. 7 Tahun 2011 (untuk izin konstruksi/titik reklame), dan Perda Sidoarjo No. 4 Tahun 2011 (untuk pembatasan konten rokok di area pendidikan).

Sedangkan aturan zonasi dan pelarangan pemasangan iklan komersial produk tembakau/rokok meliputi beberapa kluster, termasuk Ketentuan Radius Sekolah/Fasilitas Anak yang mengacu pada PP terbaru No. 28 tahun 2024.

Berdasarkan harmonisasi dengan regulasi nasional terbaru, peletakan titik billboard wajib berada di luar radius 500 meter dari batas terluar persil sekolah, tempat proses belajar mengajar, sarana kesehatan, dan tempat bermain anak.

Upaya konfirmasi lanjutan, kini tengah ditujukan kepada pihak Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, untuk memastikan sejauh mana proses penindakan atau kendala prosedur penertiban di lapangan atas papan reklame tersebut.