Rp20 Ribu Jadi Rp22.200, Erma Susanti Minta Pajak Pembalut Ditinjau Ulang
- Sabtu, 7 November 2026 09:03 WIB
- Pemerintahan

OALA.id – Sepaket pembalut seharga Rp20 ribu harus ditebus Rp22.200 karena pajak. Selisih Rp2.200 itu yang membuat anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Erma Susanti angkat suara. Ia mendesak pemerintah meninjau ulang pengenaan Pajak Pertambahan Nilai 11 persen atas pembalut wanita, dan meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama organisasi perempuan di Indonesia mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. PPN pembalut 11 persen itulah yang membuat harga pembalut naik.
Polemik pajak pembalut ini juga mendapat perhatian Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, karena pembalut merupakan kebutuhan dasar perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari proses biologis menstruasi.
Menurut Erma, ada kekhususan bagi perempuan untuk mendapat hak-hak reproduksinya, sehingga sudah seharusnya perempuan mendapatkan layanan khusus untuk memudahkan kebutuhan biologisnya seperti menstruasi. Perempuan harus mendapatkan pembalut yang murah, sehat, dan aman.
“Sebenarnya hak reproduksi wanita itu sudah diakui pemerintah melalui ratifikasi hak-hak perempuan. Sehingga hak untuk kebutuhan biologis dasar wanita seperti menstruasi itu harus dilindungi dari kebijakan atau peraturan yang memberatkan seperti pajak pembalut wanita yang 11 persen tersebut,” ujarnya.
Erma menilai pajak itu memberatkan, terutama bagi perempuan dari keluarga kurang mampu yang harus mengeluarkan biaya tambahan setiap bulan. “Sekarang yang terjadi, dengan adanya pajak pembalut 11 persen yang dikenakan pada barang tersebut, akan sangat berat bagi wanita Indonesia yang harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pembelian pembalut tersebut. Semisal harganya Rp20 ribu maka harus membayar Rp22.200. Bagi yang ekonomi keluarganya kurang mampu ini bisa menjadi beban tersendiri. Karena itu solusinya ya harus di MK kan untuk ditinjau ulang. Jika perlu dihapus aturan pajak tersebut,” tegasnya.
Setiap perempuan, ujarnya, berhak mendapatkan akses terhadap produk sanitasi menstruasi yang aman, layak, dan terjangkau. Pemenuhan kebutuhan itu tidak seharusnya dipandang sebagai kebutuhan tambahan, melainkan bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar.
“Saya yakin para aktivis perempuan dan Menteri PPPA sudah menelaah masalah ini. Sehingga saya optimis bahwa aturan perpajakan tentang pembalut wanita yang termasuk kategori Barang Kena Pajak ini akan ditinjau kembali oleh pemerintah,” katanya.
Padahal pembalut berbeda dengan barang konsumsi yang penggunaannya dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Kebutuhan produk menstruasi tidak sepenuhnya dapat dihindari. Apabila harga produk menstruasi semakin sulit dijangkau, perempuan berisiko mengurangi penggunaan atau beralih ke produk yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan kebersihan mereka.
Persoalan itu berkaitan dengan fenomena period poverty atau kemiskinan menstruasi, yakni keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan menstruasi akibat hambatan ekonomi maupun sosial. Karena itu keterjangkauan pembalut seharusnya menjadi bagian dari pembahasan kebijakan perlindungan perempuan dan kesehatan reproduksi.
PPN Pembalut 11 Persen: Digugat ke Mahkamah Konstitusi
Desakan Erma datang saat aturan pajak pembalut sudah lebih dulu digugat ke Mahkamah Konstitusi. Warga bernama Bernita Matondang mengajukan uji materi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perkara 406/PUU-XXIV/2026, dan meminta pembalut ditetapkan sebagai barang bebas pajak. Perkara itu terdaftar pada 2 November 2026.
Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjelaskan pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk Barang Kena Pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan pembalut masih dikenakan PPN sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Tarif PPN 12 persen dihitung dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya 11 persen. Pembalut belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN. DJP juga menegaskan pengenaan itu bukan pajak yang secara khusus dikenakan kepada perempuan, melainkan bagian dari aturan PPN atas konsumsi barang.
Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang keputusan penghapusan atau pembebasan PPN terhadap produk pembalut. PPN pembalut 11 persen itu masih menunggu keputusan pemerintah.
Rekomendasi Untuk Anda
Konser Batal, Belasan Vendor Tagih Rp500 Juta ke BEM Unesa
- Rabu, 18 November 2026 18:48 WIB
Surabaya, OALA.id – Belasan vendor menuntut total Rp500 juta kepada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (BEM Unesa) usai konser Sanisvara Festival 2026 dibatalkan mendadak pada Rabu (12/11/2026), beberapa jam sebelum acara dimulai. BEM Unesa dituntut vendor Sanisvara atas pembatalan konser tersebut. Konser itu dijadwalkan menghadirkan dua bintang tamu, Perunggu dan FSTVLST, di area parkir […]
Dua Emas di Usia 11 Tahun, Sidoarjo Tetap Kalah 22 Medali dari Surabaya
- Senin, 16 November 2026 08:04 WIB
Sidoarjo, OALA.id – Di usia 11 tahun, Kenzo Aryan Devandra sudah tahu rasanya berdiri paling atas di podium. Minggu (15/11/2026), ia merebut emas Laser Run perorangan putra U-11 di GOR Delta Sidoarjo. Emas itu diraihnya di Kejurprov MPI Sidoarjo 2026. Emas itu bukan satu-satunya. Di hari yang sama, Kenzo menambah emas estafet campuran bersama Azzalfa […]
Pemprov Jatim Siapkan Pemberhentian Sementara Nurkholis dan Tunjuk Plt Kadis LH
- Selasa, 17 November 2026 14:34 WIB
Surabaya, OALA.id – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan pemberhentian sementara Nurkholis dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur. Langkah itu diambil setelah Nurkholis ditahan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai tersangka kelima dalam perkara pungli perizinan ESDM. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemprov Jatim Indah Wahyuni membenarkan rencana tersebut saat dikonfirmasi pada Selasa siang […]
Megawati Cetak 17 Poin, Hyundai Hillstate Tetap Terpuruk di Dasar Klasemen
- Senin, 16 November 2026 13:19 WIB
Suwon, OALA.id – Megawati Hangestri Pertiwi mencetak 17 poin dan menjadi top skor pertandingan bersama Laetitia Moma Basoko, tetapi Hyundai Hillstate tetap kalah 0-3 dari Expressway Hi Pass. Laga pekan keempat Liga Voli Korea 2026-2027 itu berlangsung di Suwon Gymnasium, Minggu (15/11/2026), dan berakhir dengan skor set 18-25, 21-25, 18-25. Kekalahan ini menjadi yang keempat […]
Bukan Tokoh Bukan Ustadzah, Ibu Sidoarjo Ini Umrah Gratis dari AlFatihRPS
- Selasa, 17 November 2026 11:54 WIB
Sidoarjo, OALA.id – Selasa pagi itu, Nafisah meninggalkan Perumahan Citra Harmoni dengan tas perlengkapan umrah di tangan, menuju Tanah Suci. Umrah gratis itu ia dapat bukan karena undian, melainkan dari satu kebiasaan kecil yang ia jaga sejak 2024: membaca dan menyetorkan sholawat setiap hari. Menurut catatan setoran sholawat anggota AlFatihRPS, Nafisah aktif menyetorkan bacaan sholawat […]
Loker Surabaya Hari Ini 18 November 2026, Walk In Interview Grand Job Fair Dibuka dan Donor Darah PMI Tetap Buka
- Rabu, 18 November 2026 07:40 WIB
OALA.id – Loker Surabaya hari ini 18 November 2026 menjadi hari penting bagi pencari kerja di Surabaya. Walk in interview Grand Job Fair Surabaya dibuka bagi kandidat yang lolos seleksi berkas, sementara mini job fair Disnakertrans Jawa Timur singgah di Malang pagi ini. Di luar dua agenda itu, sejumlah perusahaan masih membuka lowongan yang bisa […]
Menteri Termiskin yang Mewariskan Jembatan Semanggi dan Waduk Jatiluhur
- Selasa, 17 November 2026 21:35 WIB
OALA.id – Bayangkan Sutami, seorang menteri yang tanda tangannya menggerakkan proyek raksasa di seluruh Indonesia, dari Jembatan Semanggi di Jakarta sampai Waduk Jatiluhur di Jawa Barat. Lalu bayangkan rumah menteri itu sendiri tiba-tiba gelap karena aliran listriknya dicabut. Bukan karena sabotase, bukan karena bencana, tapi karena ia tidak mampu membayar tagihan listriknya. Itulah Ir. Sutami, […]
Unesa Percayakan 48 Mahasiswa Kebidanannya Belajar di Unusa
- Selasa, 17 November 2026 15:44 WIB
OALA.id – Senin (16/11/2026), 48 mahasiswa Unesa dari Program Studi S1 Kebidanan semester satu duduk di smart class Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa). Kampus negeri itu mempercayakan mahasiswanya belajar kebidanan di kampus swasta, karena Prodi Kebidanan Unusa terakreditasi Unggul. Ke-48 mahasiswa Unesa itu mengikuti pembelajaran mata kuliah Pengantar Praktik Kebidanan dalam program Student Inbound, bergabung […]
